Jakarta -Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menggelar acara BRWA Exhibition 2025 “Mengabadikan Jejak, Menggerakkan Aksi” yang bertempat di Auditorium RRI.(17/3/2025)
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pimpinan kementerian dan lembaga, wartawan media, hingga mahasiswa/i dari Universitas Indonesia (UI). Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia.
Kegiatan ini dibuka dengan laporan Ketua Panitia, Arya Dwi Cahya, yang menyampaikan bahwa acara tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan mendalami isu terkait masyarakat adat. “Kami berharap publik bisa lebih mengenal dan menghargai eksistensi masyarakat adat serta memperkuat kesadaran tentang pentingnya pengakuan dan perlindungan wilayah adat,”ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Arya juga menegaskan bahwa acara ini tidak hanya sebatas perayaan, tetapi juga sebagai panggilan untuk pemerintah agar menggunakan data yang telah mereka kumpulkan untuk pembentukan kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat adat. “Kami melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari kebangkitan masyarakat adat, dengan harapan bahwa data yang kami rilis bisa digunakan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik bagi mereka di akhir ungkapnya”.
Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina BRWA, Rukka Sombolinggi mengatakan Rukka dalam perjalanan panjang BRWA dalam memetakan wilayah adat di Indonesia. Menurutnya, pemetaan wilayah adat ini merupakan langkah pertama yang sangat penting, mengingat sebelumnya masyarakat adat tidak diakui eksistensinya di peta negara. “Pada tahun 2012, kami menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah, yang akhirnya menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, peta wilayah adat diakui dan dimasukkan dalam One Map Indonesia,” ungkap Rukka.
Meskipun pemetaan wilayah adat telah dilakukan dengan serius oleh BRWA, Rukka mejelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah pengakuan resmi dari pemerintah. “Kami telah melakukan pemetaan, tetapi masalah utamanya adalah pengakuan terhadap wilayah adat itu sendiri. Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap perampasan wilayah mereka,” ungkap.
“Menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin meningkatnya konflik terkait wilayah adat. Menurutnya, banyak proyek pembangunan yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat, seperti pembangunan tambang, perkebunan sawit, hingga proyek-proyek infrastruktur lainnya yang memasuki wilayah adat tanpa izin. “Ini adalah bentuk pembangunan yang masuk ke wilayah adat seperti pencurian di tengah malam. Kami tidak diberi tahu, dan ketika kami melawan, kami harus menghadapi kriminalisasi. Konflik-konflik ini, menjadi masalah serius yang terus meningkat. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat adat justru terkadang berperan sebagai pihak yang memperburuk keadaan, terutama terkait dengan pengakuan hak atas wilayah adat. “Kami tidak hanya ingin diakui, kami ingin bisa mencegah masalah dan menyelesaikannya dengan menggunakan peta wilayah adat,”tambahnya.
Wakil dari berbagai kementerian yang hadir dalam acara ini, termasuk Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nazib Faizal, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, menyatakan dukungan penuh terhadap pemetaan wilayah adat dan perlindungan hak masyarakat adat.
Kaswito Widodo sebagai Kepala registrasi wilayah adat mengatakan “acara BRWA Exhibition 2025 exibition parkit utamanya bagaimana pertama wilayah adat yg sudah ada merupakan perintah daerah itu bisa introgasi kedalam satu peta, kenapa penting intergasikan wilayah adat karna dalam sebuah peta ini kan ada seluruh peta itematik seluruh produksi pemerintah oleh badan-badan swasta, oleh badan-badan hukum, Tapi ketahuilah daerah adat Uda ada ini menjadi sangat prnting yang satu peta wilayah adat tidak ada maka rencana pembangunan itu tidak akan liat adat aparatur daerah masyarakat adat atau tidak sangat penting,”ungkapnya.
Penyerahan Peta Wilayah Adat dan Infografis kepada Pemerintah dan pemutaran film Harmoni di Lembah Grime yang dipersembahkan oleh sutradara Dara Bunga Rembulan. Film ini menggambarkan kehidupan masyarakat adat di salah satu wilayah di Indonesia yang berusaha menjaga kelestarian alam dan tradisi mereka meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan.
Acara ditutup dengan pengumuman pemenang lomba foto yang bertema masyarakat adat dan penyerahan hadiah kepada para pemenang Pemenang Lomba :
Juara 1 Muhammad Abdul Ghofur,
Juara 2 Andre Hidayat
Juara 3 Sofyan Efendi
Lomba ini diadakan sebagai bagian dari upaya untuk mengangkat isu penting terkait masyarakat adat melalui media visual.
