Panglima TNI Pimpin Rapat Evaluasi PPKM Skala Mikro
 
(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  memimpin Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro yang dihadiri Kasad, Kasal dan Kasau serta seluruh jajaran TNI, bertempat di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).
 
Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang berlangsung secara virtual dan tatap muka tersebut, diikuti oleh 232 peserta dari jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 
Dalam rapat virtual tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi sangat tinggi kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas sebagai pengawas protokol kesehatan, menjadi vaksinator dan juga tracer pasien Covid-19. “Hingga saat ini, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil,” ungkapnya.
 
Panglima TNI mengatakan bahwa selama kurang lebih satu tahun  TNI telah melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan serta operasi lainnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.  “Saya mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam pelaksanaan operasi penegakkan protokol kesehatan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro,” ujarnya.
 
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan 3 M masih belum optimal. Selain itu tingginya mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan, apalagi bila menyebabkan kerumuman massa. “Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik, namun bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada,” ucapnya.
 
Situasi ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat memimpin Ratas pada Senin 24 Mei 2021, dan Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM Mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat.  “Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap,” jelas Panglima TNI.
 
Selain itu, Panglima TNI juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk merubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan. Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek, menjadi sasaran operasi pendisiplinan.  “Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan,” ucapnya.
 
Panglima TNI berharap agar data kepatuhan 3M di setiap Provinsi untuk dipublikasikan ke media. Titik beratnya adalah daerah yang memiliki kepatuhan tinggi seperti Bali harus menjadi contoh bagi daerah yang lainnya. “Hal ini terbukti bahwa peran serta TNI dalam mendukung PPKM dan penerapan kepatuhan 3M di seluruh Provinsi bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu mematuhi  protokol kesehatan, sehingga dapat menekan angka kenaikan Covid-19,” pungkasnya.
 
Autentikasi :
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.