140
Heru melanjutkan ,kami DJBC, sebagai bagian bagian pemerintah juga bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pada satu ketentuan, pokoknya semua tembakau mesti tunduk pada UU cukai, sudah sangat jelas tertuang dalam UU Cukai bahwa konsumsi atau pemakaian peredaran tembakau harus diatur. Salah satunya dengan menggunakan instrumen fiskal tersebut”, jelasnya.
Jakarta 18 Juli 2019–Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi menyerahkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada para pengusaha pabrik, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) jenis cairan atau likuid vape (vaporizer/rokok elektrik).
Heru Pambudi (Dirjen Bea dan Cukai) saat Jumpa pers di Kantor Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur, mengatakan peresmian tersebut sebagai sebuah momentum, sebelumnya tidak ada pengaturan atas penggunaan vape. “Berdasar pada UU Cukai, sudah selayaknya likuid vape dikenakan tarif cukai”,paparnya.
Sementara di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto, berharap industri vape di Indonesia bisa mendapat dukungan pemerintah, dukungan itu diharap bisa tertuang dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor barang-barang terkait vape.“Kami yakin punya potensi besar untuk mengharumkan Indonesia, khususnya untuk ekspor,” papar Aryo.
DJBC mengenakan tarif cukai sebesar 57% terhadap likuid rokok elektrik (vape) per 1 Juli 2018 lalu. Namun, ada waktu bagi pengusaha vape untuk menyelesaikan proses perizinan sebelum pada akhirnya dikenai cukai.Pemerintah memberikan relaksasi waktu atas likuid yang diproduksi sebelum tanggal 1 Juli 2018, tidak akan dikenakan tarif cukai sebesar 57% sampai dengan 1 Oktober 2018 mendatang.
