Rehabilitasi merupakan suatu proses upaya pemulihan yang dilaksanakan dengan sasaran para pecandu,penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi idealnya merupakan sebuah program yang komprehensif yang dapat memfasilitasi proses pemulihan bagi setiap pasien/klien.
Indonesia sudah mengenal rehabilitasi aejak lqma,bahkan sejak tahun 1976 Uu Narkotika sudah mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu. narkoba. Sayangnya,hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kualitas program rehabilitasi yang ada saat itu. Pada masa itu,masyarakat jauh lebih akrab dengan rehabilitasi berbasis pendekatan agama, supranatural atau cara militer.
Masih sangat banyak pihak yang melihat penggunaan narkoba dari perspektif moral dan hukum.
Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum, persepsi ini pula yang akhirnya menimbulkan stigma dan diskriminasi bukan hanya terhadap pengguna namun juga kepada orang-orang terdekatnya.
Program rehabilitasi masih dianggap “penyembuh” pecandu narkoba,hal ini yang sebenarnya bertentangan dengan definisi dan adiksi itu sendiri yang merupakan gangguan otak kronis yang bersifat kambuhan..Mewajibkan lembaga rehabilitasi agar dapat membuat seorang pecandu berhenti total dari penggunaannya sama dengan memaksakan agar setiap dokter dan rumah sakit menyembuhkan penyakit yang diderita pasien.Fungsi lembaga rehabilitasi hanyalah memfalitasi proses pemulihan yang dilakukan oleh setiap pasien/klien berdasarkan kebutuhan masing-masing
kelemahan dari implementasi rehabilitasi yang ada saat ini adalah masih minimnya jumlah pemberi layanan yang berbasis bukti.Mayoritas penyedia layanan rehabilitasi yang ada menerapkan program pendekatan kelompok(therapeutic community) yang penulis nilai masih membutuhkan peningkatan di setiap lini.Perkembangan pasien yang ridak terukur,kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan serta minim pendekatan individu.
Saat ini dukungan atas program rehabilitasi di Indonesia sangat besar.Tiga kementrian yang berwenang (Kemenkes, Kemensos dan BNN) turut bertindak selaku omplementor dari program rehabilitasi yang si jalankan olwh Pemerintah dan komponen masyarakat. Sayangnya,besarnya atensi pemerintah tidak diimbangi dengan optimalnya sinergi di antara Instansi bwrwenang ditambah maaih rancunya pengaturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi.
Sinergi di antara instansi berwenang ditambah masih rancu-nya pengaturan mengenal pelaksanaan rehabilitasi.
Sistem yang ada masih belum cukup optimal dalam melindungi hak pengguna atas layanan rehabilitasi. Rehabilitasi masih didenllkan dengan proses wajib lapor. Dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011, wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri kepada instansi yang ditunjuk untuk dilakukan penilaian dan mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain wajib lapor adalah pintu masuk ke dalam layanan rehabilitasi. Namun dalam implementasinya, wajib lapor disamakan dengan rehabilitasi dengan sistem kejar setoran, dimana setiap instansi diberikan target yang harus dipenuhi dalam tahun anggaran berjalan. Pada akhirnya, sistem ini berdampak terjadinya cksploltasr pada pasien/klien, pemaksaan pada pasien/klien untuk masuk rehabilitasi dan penyamaan kebutuhan tiap pasien/klien.
Dilihat dari pihak yang berwenang, UU membenkan kewenangan kepada Kemenkes untuk rehabilitasi medis, Kemensos untuk rehabilitasi sosial dan BNN. Pengaturan ini jelas menambah ketidakjelasan yang terjadi di tingkat implementor. Pemisahan kewenangan ini bertentangan dengan konsep rehabilitasi ideal yang seharusnya dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi diimplementasikannya program rehabilitasi berbasis bukti. Layanan yang kiranya dapat memberikan layanan sesuai kebutuhan setiap individu.(lelly)