Digitalnewsindo.com-Jakarta,12 Agustus 2017-Perayaan Hari Remaja International 2017 “Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual, Menciptakan Perdamaian”
Bertempat : di SMESCO INDONESIA Rumah Desain Lt.1B
Jl. Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan
PIC : Aliansi Satu Visi (ASV) dan Aliansi Remaja Independen (ARI)
Sejak tahun 1998,PBB menetapkan tanggal 12 Agustus sebagai Hari Remaja International. Perayaan ini diinisiasi sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya peran remaja dalam mendukung kemajuan bangsa. Mengusung tema “Youth Building Peace”. Tahun ini remaja diajak untuk berperang aktif dalam membangun dan menciptakan perdamaian untuk menciptakan generasi yang nirkekerasan. Tema tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) nomor 16 mengenai “menciptakan masyarakat yang damai dan lnklusif” yang salah satu indikator keberhasilannya ditandai dengan dihapuskannya pelecahan, eksploitasi, perdagangan manusia. dan segala bentuk kekerasan dan perempuan, dan kelompok minoritas lainnya( LGBTQI). Oleh karena itu, Aliansi Satu Visi turut memringati Hari Remaja internasional 2017 dengan mengangkat tema “Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual.Mendptahn Perdamaian” melalui scrangkaian acara yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan dacrah. Untuk tingkat nasional sendiri, ASV menyurukan seruan perdamaian ini melalui dua kegiatan yakni Talkshow pada tanggal 12 Agustus dengan pembicara dari Komnas Perempuan, Aliansi Remaja Independen serta Yayasan Pulih dan Youth March yang diadakan tanggal 13 Agustus di CFD yang melibatkan ratusan remaja. Aksi ini harapannya dapat menjadi momentum konsolidasi bagi siapapun yang peduli dan ingin terlibat dalam mewujudkan masyarakat yang nirkekerasan.
Situasi Kekerasan Berbasis Seksual dan Gender di Indonesia
Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 menemukan 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang kebanyakan terjadi di ranah personal. Kekerasan seksual menepati urutan kedua dalam ranah personal dan urutan pertama pada ranah komunitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Perkosaan dan pencabulan merupakan kasus tertinggi kekerasan seksual di ranah personal maupun ranah komunitas. Terdapat indikasi semakin mudanya usia korban kekerasan (12-18 tahun) terhadap perumpuan dalam dua tahun terakhir. Di ranah personal, dalam tentang usia 13-18 tahun tercatat 2.253 orang (22%) menjadi korban dan 714 orang (7%) menjadi pelaku. Sedangkan dalam rentang usia 6-12 tahun tercatat 963 orang (9%) menjadi korban dan 114 orang (1%) menjadi pelaku. Di ranah komunitas dalam rentang usia 13-18 tahun tercatat 1.127 orang (36%) menjadi korban dan 318 orang (10%) menjadi pelaku sedangkan dalam rentang usia 6-12 tahun tercatat 506 orang (165) menjadi korban dan 55 orang (2%) menjadi pelaku. Data-data tersebut menunjukkan bahwasanya remaja memiliki kerentanan untuk menjadi korban ataupun pelaku kekerasan berbasis gender dan seksual. Kerentanan ini salah satunya diakibatkan relasi kuasa dan gender yang timpang. Namun sayangnya, tidak jarang masyarakat memaklumi tindakan kekerasan yang menjadi yang terjadi dan menstigma korban, terutama ketika korban adalah perempuan dan atau remaja. Sebagai contoh, tingginya angka dispensasi perkawinan anak yang mencapai 8.488 kasus juga menunjukkan kegagalan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. terutama anak perempuan. Demikian juga dengan praktik-praktik tradisional berbahaya, seperti sunat perempuan, yang cukup prevalen di Indonesia.

Di sisi lain, kekerasan berbasis gender dan seksual juga menjadi ancaman bagi orang-orang dengan keragaman orientasi dan ekspresi seksual yang seringkali mendapatkan intimidasi, ancaman, bully, perkosaan, paksaan untuk menikah, dan pengucilan dari pergaulan. Tindakan kekerasan yang mereka dapatkan tidak jarang dilakukan oleh keluarga sendiri sejalan masyarakat dan lingkungan sekolah atau kerja Seperti halnya fenomena gunung es, kekerasan berbasis gender dan seksual yang tercatat tidak mampu menggambarkan situasi yang sebenamya. Hal ini antara lain dikarenakan lemahnya penegakan hukum, masih banyaknya kebijakan diskriminatif, dan impunitas bagi pelaku mengakibatkan korban tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Selain itu, layanan bagi korban juga belum tersebar secara merata di seluruh wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Tidak hanya jumlah, layanan yang ada juga memiliki ketimpangan kualitas antara satu dengan yang lain dikarenakan dukungan dan sumber daya yang terbatas. Mengingat indikasi semakin mudanya usia korban kekerasan, maka layanan-layanan yang ada juga harus mampu membuka akses layanan yang ramah remaja dengan kerentanan yang berlapis dibandingkan orang dewasa.
Rekomendasi
Berangkat dari situasi di atas Aliansi Sam Visi merekomendasi Negara untuk mengupayakan tindakan pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis seksual dan gender, salah satunya dengan memberikan menyediakan pendidikan dan informasi seksualitas yang komprehensif sehingga remaja dapat mengambil keputusan yang sehat terkait seksualitasnya. Negara juga perlu menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif serta layanan penangan, perlindungan dan pemulihan korban yang ramah remaja dengan memahami kompleksitas identitas dan latar belakang remaja. Selain itu, remaja juga perlu mendapat porsi pelibatan yang bermakna dalam seluruh proses pembuatan keputusan, termasuk kebijakan dan program, terkait remaja.