Digitalnewsindo.com
Jakarta,20 Oktober 2017-Gedung Joang’45- Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), bahwa negeri adalah anak bangsa di seluruh negeri ini.Kita semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.Gotong royong adalah kita mampu hidup bersama untuk berpolitik dengan Gubernur yang baru kita dapat membangu Jakarta lebih baik,maju,sejahterah dan UUD 1945.
Rangakaian acara pelaksanaan Musyawarah Wilayah IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) berjalan sukses.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon.
Dijelaskan, saat ini sangat banyak Paradoksial, dua sisi kehidupan yang fantastis dimana rajin beribadah atau kegiatan lainnya dan arah kebaikan dan arah keburukan. Manajemen Pancasila sangat dibutuhkan agar Suku, Agama dan Ras Antar Golongan (SARA) tidak menjadi sentimen identitas, namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bermajemuk/beragam kebaikan dan kebajikan tingkat tinggi.

DKI Jakarta  yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana harusnya tetap menjadi cermin di Mata Dunia yang bisa menorehkan nilai-nilai Pancasila.
Sambungnya, Paradoks yang terjadi di era teknologi dan global saat ini adalah  tidak disosialisakannya UU ITE, UUD Pers dan Jurnalisme warga yang terkadang mendistorsi isu.”Kecanggihan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Selain itu, cara penyajian dan penanganannya, membutuhkan kreativitas yang inovatif,” hal tersebut diungkapkan  Steering Commite Liber Simbolon M.Kom yang juga Dosen Universitas Bung Karno Jakarta.

Ditambahkan,  sebagai contoh dalam tanda ‘kutip/makna ambiguitas’ adanya sebagian etika Informasi jurnalisme masyarakat yg tidak konfirmasi/terverifikasi.
“Harusnya isi  kontent atau berita jangan genit-genit buruk / bad news, tapi genit Intelekual news nya agar masyarakat lebih paham dan semakin sejahtera yang berlandaskan hukum,” tegas Liber Simbolon.
Penegasan Pancasila,  bahwa Evaluasi dan finalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah kongruen/sama dengan cita-cita awal para pendiri bangsa yang sangat beragam sesuai pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, menjadi taruhan yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan sudah merajalela atau membumi ke berbagai penjuru Nusantara, hingga ke berbagai elemen masyarakat bawah, menengah maupun kalangan elitis.
 
Nilai-nilai luhur Pancasila  harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila.
Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila.
Keberadaan formal Pancasila yang sangat kuat, sering tampak dan tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pancasila belum menjadi etos bangsa ini. Bahkan hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa, lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya.
Bagi Indonesia, tantangan yang perlu dijawab adalah, bagaimana merumuskan Pola Penerapan dan Pengamalan Pancasila, melalui instrumen agama, hukum, sosial budaya dan lembaga desa terprogram secara sustainable yang menghasilkan output menyejahterah seluruh rakyat Indonesia. Sejarah awal berdirinya organisasi ini IP-KI, kata Liber Simbolon sangat sesuai, sejalan dan sering dengan kondisi sosial politik dan perkembangan zaman pada waktu itu menjadi Organisasi Kemasyarakatan, yang senantiasa menjadi penggerak semangat Proklamasi 1945, dan Pancasila.
Lebih jauh dijelaskan bahwa Kehadiran IP-KI di Provinsi DKI Jakarta telah berdiri sejak era 50 an hingga saat ini, IP-KI sen