169

Jakarta 15 Nopember 2017–Pada tahun Pemerintahan Jokowi -JK genap 3 tahun.Banyak hal-hal yang perlu disoroti didalam perjalanan pemerimahan Joko-JK. Mulai dari persoalan -persoalan yang kompleks hingga persoalan- persoalan simpel. Program nawacita yang menjadi tematik utama terus diimplementasikan turunannya dimana pada tahun pertama yang dilakukan adalah meletakkan pondasi, tahun kedua percepatan, dan di tahun ketiga pemerataan. Akan tetapi apa yang dikerjakan oleh Pemerintahan Jokowi -JK hingga hari ini tidak sesuai dengan plan yang mereka buat sendiri dan cenderung Iebih mengarah kepada program menaikkan popularitas semata. Dibeberapa hal Pemerintahan Jokowi -JK lebih condong melakukan pembangunan infrastruktur flsik ketimbang pengembangan SDM. Dari apa yang sudah dikerjakan kami melihat tidak adanya pertambahan nilai peningkatan SDM masyarakat Indonesia selama 3 tahun ini.

Para pembantu-pembantu Presiden ( Menteri-Menteri ) terlihat seakan akan mengalami kebingungan dalam melaksanakan kewajibannya. Bahkan sesekali para Pembantu Presiden ini berbuat ulah sehingga menyebabkan kegaduhan dalam Negara ini yang berimbas kepada seluruh tatanan yang ada dipemerintahan Jokowi JK. Seperti kita ketahui bersama dari beberpa media massa bahwa selama 3 tahun ini ada beberapa menteri yang menciptakan kegaduhan diantaranya Menko Maritim, Menteri KLH, Menteri Keuangan, Menko Polhukam. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri BUMN, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Pertanian. Dari beberapa menteri ini yang membuat kegaduhan seolah Presiden RI tidak berdaya dan cenderung hanya menegur ringan tanpa memberikan ketegasan apa yang mesti dikerjakan oleh para pembantunya ini. Contohnya seperti dalam persoalan Reklamsi. Presiden hanya diam dan tidak mengambil sikap untuk menghentikan mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Selain itu institusi institusi penegakkan hukum seolah dibiarkan saling membuat kegaduhan satu sama lain. Kepolisian tidak henti-hentinya berseturu dengan KPK. Begitupun dengan Kejaksaan Agung. Tapi yang menjadi hal aneh terlihat terjadi pembiaran yang dilakukan
oleh Presiden RI dalam beberapa kasus yang melibatkan Institusi- Institusi penegak hukum. Sangat tidak terlihat kemampuan manajemen seorang Presiden dalam menata pemerintahan yang ia bentuk sendiri.
Kepolisian dalam beberapa kasus tidak mampu menyelesaikan permasalahan -permasalahan
besar yang notabene masyarakat telah menuntut penyelesaian kasusnya. Contoh salah satu kasus ialah Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga hari ini perkembangan kasusnya pun belum mendapatkan kejelasan.
Entah apa yang menyebabkan Presiden RI bungkam dan diam atas kegaduhan yang diciptakan oleh para pembantunya. Bahkan salah satu dari pembantunya sering mengambil peranan dari seorang Presiden. Padahal Presiden memiliki intelejen yang terimtegrasi, aktif dan memahami anatomi masalah yang dihadapi kabinet. Lalu apa yang sebenamya dikerjakan oleh Badan Intelejen Negara? Dan ini harus mampu diselesaikan oleh Presiden RI.
Maka dari itu kami Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia Bersama Rakyat menuntut:
Meminta Presiden RI untuk segera mereshuffle sejumlah Menteri yang dinilai kurang produktif dalam Susunan Kabinet Jokowi-JK diantaranya Menko Maritim, Menteri KLH, Menteri Keuangan, Menko Polhukam, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri BUMN, Menko Pembangnnan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pertanian.
Meminta Presiden RI memberikan teguran keras terhadap Kapolri Tito Karnavian yang gagal dalam menyelesaikan Kasus Novel Baswedan dan cenderung menciptakan kegaduhan dengan instansi penegakan hokum lainnya bahkan terkadang melakukan manuver politik untuk kepentingan pribadinya.
Meminta Presiden RI untuk segera mengganti Kepala Badan Intelegen Negara Budi Gunawan yang dinilai tidak mempunyai manfaat dalam persoalan-persoalan yang menyebabkan kegaduhan di pemerintahan Jokowi JK.
Meminta Presiden RI untuk mengambil sikap memberhentikan mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta.