131
(Puspen TNI). Menghadapi tahun politik kedepan, para Komandan Korem (Danrem) dan Komandan Kodim (Dandim) harus dapat mewaspadai potensi konflik di wilayah, seperti gesekan antar masyarakat, konflik antar agama maupun kelompok, karena indikasi ini sudah mulai ada.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 404 peserta Apel Danrem dan Dandim Terpusat TNI AD Tahun 2017, bertempat di Aula Soedirman Secapa AD, Hegarmanah Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2017).
Panglima TNI menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, para Danrem dan Dandim harus waspada dan bertanggung jawab karena berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah. “Dekati tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dan mencegah jangan sampai terjadi konflik, lakukan bakti TNI atau TMMD dan selalu membaur bersama-sama rakyat,” tuturnya.
“Para Danrem dan Dandim harus mampu memberikan dukungan nyata Pembinaan Teritorial (Binter) dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, sehingga dapat berjalan aman dan dapat tercipta stabilitas politik dan keamanan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, para Danrem dan Dandim harus mampu memetakan potensi konflik di wilayah masing-masing. “Pelajari, identifikasi dan petakan kemungkinan potensi konflik, sehingga dapat diantisipasi dengan tepat,” jelasnya.
Dihadapan para Danrem dan Dandim, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa dalam menghadapi tahun politik ke depan potensi konflik dan gesekan di masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, pentingnya aparat Komando Kewilayahan (Kowil) menjaga netralitas TNI. “Prajurit TNI harus bisa menjadi penengah, kuncinya kalian harus netral,” tegasnya.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa tonggak penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah TNI, oleh sebab itu TNI tidak boleh berpolitik praktis. “Politik TNI adalah Politik Negara yang didalamnya terangkum ketaatan kepada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan Konstitusi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan kembali bahwa berita hoaxsemakin banyak melalui media sosial, sehingga sebagai pemimpin harus mengecek kebenarannya agar tidak mudah diadu domba. “Jika ada informasi apapun yang membuat kalian marah, prajurit harus sadar dan bila perlu cek kepada atasanmu ataupun cek ulang, sehingga tidak mudah diadu domba,” katanya.
“Pimpinan harus pro aktif dan cepat mencari berita sebenarnya, selanjutnya segera sampaikan kepada prajurit. “Ingat, kalian akan dijadikan martir untuk menyudutkan TNI dengan dibuat emosi, sehingga diharapkan prajurit TNI akan melakukan tindakan di luar kepatutan, direkam dan diviralkan melalui media sosial,” ujar Panglima TNI.
Apel diikuti Danrem, Dandim dan para pejabat setingkat Paban/Dir/Ses (Pembina Kecabangan dan Pembina Fungsi) yang terkait dengan fungsi Pembinaan Teritorial (Binter). Digelar selama empat hari (27 s.d 30 November 2017) dengan tema “Melalui Apel Danrem Dandim Terpusat TA 2017, Kita Mantapkan Profesionalitas Aparat Komando Kewilayahan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AD”.
