145
Jakarta 5 Agustus 2018—07 Agustus 2018 pada hari selasa merupakan waktu yang ditentukan oleh panitia Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia melakukan konsolidasi Iintas komponen dan lintas generasi. Wilayah Tugu Proklamasi menjadi sarana untuk berkumpulnya peserta dari lintas komponen, generasi yang akan hadir dari beberapa wilayah Indonesia.
07 Agustus 2018, Tugu Proklamasi adalah tanggal dan tempat yang dipilih oleh panitia Rapat Akbar bukan hanya dalam “trend politik” atau romantisme gerakan beIaka.
O7 Agustus 2018 adalah 73 tahun Ialu 07 Agustus 1945 menjadi rangkaian panting menuju Indonesia mendeka. Sebagai wilayah yang terjajah dan berkehendak mencapai kemerdekaan serta kedaulatan bangsa menjadi semangat gerakan penawanan penjajahan.
07 Agustus 1945 adalah Pembubaran BPUPKI menjadi PPKL Peranan penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghantarkan Indonesia sebagai bangsa Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peristiwa heroic pemuda merupakan rangkaian 17 Agustus 1945, dengan catatan sejarah peristiwa rengas dengklok serta situasi global ketika itu memberikan “peluang emas” lndonesia merdeka yaitu Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh sekutu.
Dalam rangkaian persiapan panitia menghadirkan Rapat Akbar bersatu Untuk Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2018 menjadi dasar korelasi tema yang telah ditentukan yaitu : “JALAN TEGUH MENCAPAI ClTA-CITA NASIONAL TANPA PENJAJAHAN GAYA BARU”.
Ketahanan Nasional yang semakin hari semakin Iemah menjadi fokus perhatian yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya Ketahanan Nasional berpengaruh terhadap sistim berbangsa dan bernegara, tersistematis dan terorganisir sistim Indonesia dilemahkan paska Amandemen UUD 1945.
Lahirnya puluhan UU
semakin menjauhkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.bukan hanya itu UU tersebut juga secara sistemik melemahkan aspek ideologi politik. ekonomi, budaya, hukum serta menghantarka keamanan,proses tersebut telah menghantarkan krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi
persatuan nasional.
Dampak int telah memunculkan problematika yang kemudian dihadirkan dalam meluluhlantahkan persatuan nasional dengan menciptakan suatu fragmentasi yang kasat mata. Pembelahan yang kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih.
mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.
Untuk dapat keluar dan framing tersebut maka harus dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif sehingga kemudian setiap orang akan memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia adalah langkah konsolidasi untuk menghadapi keadaan dan situasi bangsa yang akan berkembang mengarah pada kelemahan kedaulatan rakyat
terhadap sistim yang sudah pada titik rasa”Liberalistik”.
Ancaman geo-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah
yang sangat serius.
Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk. mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia. dengan berbagai cara dan modus,kekuatan asing tersebut juga meremukkan fondasi berbangsa kita.Mereka memperlihatkan kekuatan agresifnya melalui kebijakan politik yang dilahirkan melalui sistim kekuasaan.
Perlahan tapi pasti, hal-hal prinsip kita dalam bemegara berbangsa dihancurkan. Mulai dari amandemen UUD yang menghapus prinsip kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menempatkan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tinggi sejajar dengan DPR RI dan Eksekutif juga menghapuskan GBHN (Garis garis esar Haluan Negara) yang menjadi haluan bagi siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk encapai tujuan bemegara. Dimana saat ini haluan negara ditentukan oleh visi misi capres/cawapres yang berkuasa. Sampai dengan posisi PANCASILA dalam stmktur hirarki Jara dikaburkan. Untuk itu dalam hal : “Kedaulatan Negara serta menjaga perpecahan”.
Kita sebagai sebuah negara harus menolak tegas praktek- praktek neoliberalisme/penjajahan gaya baru yang jelas-jelas yang semakin menghilangkan kedaulatan negara.
Menjaga kedaulatan dengan pengurangan tegad atas utang-utamg luar negeri yang melilit sebagai pintu masuk penghilang kedaulatan negara.Intinya Indonesia harus terbebas dari ketergantungan utang yang melilit,karena kita punya pengalaman buruk dimasa lalu dimana utang pada akhirnya memporak-porandakan struktur ekonomi dan kedaulatan negara.
Hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Membangun pemerintah yang berhaluan negara sesuai kehendak rakyat dimana guna mewujudkan cita-cita besar nasional sebagaimana diamankan dalam Pembukaan UUD 1945.Kami minta agar seluruh penyelenggara negara baik Eksekutif,legislatif dan yudikatif serius menjalankan amanah tujuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
RAPAT AKBAR BERSATU UNTUK INDONESIA “Jalan Teguh Mencapai Cita-cita Nasional Tanpa Penjajahan Gaya Baru”
Pembacaan ikrar
Jakarta 5 Agustus 2018—07 Agustus 2018 pada hari selasa merupakan waktu yang ditentukan oleh panitia Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia melakukan konsolidasi Iintas komponen dan lintas generasi. Wilayah Tugu Proklamasi menjadi sarana untuk berkumpulnya peserta dari lintas komponen, generasi yang akan hadir dari beberapa wilayah Indonesia.
07 Agustus 2018, Tugu Proklamasi adalah tanggal dan tempat yang dipilih oleh panitia Rapat Akbar bukan hanya dalam “trend politik” atau romantisme gerakan beIaka.
O7 Agustus 2018 adalah 73 tahun Ialu 07 Agustus 1945 menjadi rangkaian panting menuju Indonesia mendeka. Sebagai wilayah yang terjajah dan berkehendak mencapai kemerdekaan serta kedaulatan bangsa menjadi semangat gerakan penawanan penjajahan.
07 Agustus 1945 adalah Pembubaran BPUPKI menjadi PPKL Peranan penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghantarkan Indonesia sebagai bangsa Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peristiwa heroic pemuda merupakan rangkaian 17 Agustus 1945, dengan catatan sejarah peristiwa rengas dengklok serta situasi global ketika itu memberikan “peluang emas” lndonesia merdeka yaitu Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh sekutu.
Dalam rangkaian persiapan panitia menghadirkan Rapat Akbar bersatu Untuk Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2018 menjadi dasar korelasi tema yang telah ditentukan yaitu : “JALAN TEGUH MENCAPAI ClTA-CITA NASIONAL TANPA PENJAJAHAN GAYA BARU”.
Ketahanan Nasional yang semakin hari semakin Iemah menjadi fokus perhatian yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya Ketahanan Nasional berpengaruh terhadap sistim berbangsa dan bernegara, tersistematis dan terorganisir sistim Indonesia dilemahkan paska Amandemen UUD 1945.
Lahirnya puluhan UU
semakin menjauhkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.bukan hanya itu UU tersebut juga secara sistemik melemahkan aspek ideologi politik. ekonomi, budaya, hukum serta menghantarka keamanan,proses tersebut telah menghantarkan krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi
persatuan nasional.
Dampak int telah memunculkan problematika yang kemudian dihadirkan dalam meluluhlantahkan persatuan nasional dengan menciptakan suatu fragmentasi yang kasat mata. Pembelahan yang kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih.
mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.
Untuk dapat keluar dan framing tersebut maka harus dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif sehingga kemudian setiap orang akan memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia adalah langkah konsolidasi untuk menghadapi keadaan dan situasi bangsa yang akan berkembang mengarah pada kelemahan kedaulatan rakyat
terhadap sistim yang sudah pada titik rasa”Liberalistik”.
Ancaman geo-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah
yang sangat serius.
Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk. mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia. dengan berbagai cara dan modus,kekuatan asing tersebut juga meremukkan fondasi berbangsa kita.Mereka memperlihatkan kekuatan agresifnya melalui kebijakan politik yang dilahirkan melalui sistim kekuasaan.
Perlahan tapi pasti, hal-hal prinsip kita dalam bemegara berbangsa dihancurkan. Mulai dari amandemen UUD yang menghapus prinsip kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menempatkan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tinggi sejajar dengan DPR RI dan Eksekutif juga menghapuskan GBHN (Garis garis esar Haluan Negara) yang menjadi haluan bagi siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk encapai tujuan bemegara. Dimana saat ini haluan negara ditentukan oleh visi misi capres/cawapres yang berkuasa. Sampai dengan posisi PANCASILA dalam stmktur hirarki Jara dikaburkan. Untuk itu dalam hal : “Kedaulatan Negara serta menjaga perpecahan”.
Kita sebagai sebuah negara harus menolak tegas praktek- praktek neoliberalisme/penjajahan gaya baru yang jelas-jelas yang semakin menghilangkan kedaulatan negara.
Menjaga kedaulatan dengan pengurangan tegad atas utang-utamg luar negeri yang melilit sebagai pintu masuk penghilang kedaulatan negara.Intinya Indonesia harus terbebas dari ketergantungan utang yang melilit,karena kita punya pengalaman buruk dimasa lalu dimana utang pada akhirnya memporak-porandakan struktur ekonomi dan kedaulatan negara.
Hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Membangun pemerintah yang berhaluan negara sesuai kehendak rakyat dimana guna mewujudkan cita-cita besar nasional sebagaimana diamankan dalam Pembukaan UUD 1945.Kami minta agar seluruh penyelenggara negara baik Eksekutif,legislatif dan yudikatif serius menjalankan amanah tujuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
