Tutup 2025, Lombok Timur Catat PAD Tertinggi dan Serahkan 10.998 SK PPPK
Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian strategis, mulai dari penyerahan ribuan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), realisasi APBD yang hampir sempurna, hingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur,
Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa Pemkab Lombok Timur telah menyerahkan SK PPPK kepada 10.998 tenaga non-ASN yang sebelumnya telah masuk dalam database pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Bupati bersama Wakil Bupati dan seluruh kepala OPD telah menyerahkan SK PPPK kepada 10.998 personel yang terbagi dalam tiga klaster, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Ini menjadi penutup tahun yang sangat kami syukuri karena harapan para non-ASN akhirnya terwujud,” ujar Juaini.
Selain itu, pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 juga berjalan normal dan sesuai harapan pemerintah pusat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat telah mencapai 99 persen, sementara belanja daerah mencapai 98 persen.
“Ini artinya arahan Menteri Dalam Negeri untuk menyeimbangkan realisasi pendapatan dan belanja daerah sudah terpenuhi di Lombok Timur. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hanya sekitar satu persen,” jelasnya.
Tak hanya itu, Lombok Timur juga mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan PAD. Dalam 10 tahun terakhir, realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan capaian mendekati 99 persen dari target.
Menurut Juaini, capaian tersebut tidak lepas dari penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Wajib pajak kini dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring melalui berbagai platform digital.
“Banyak wajib pajak yang tinggal di luar daerah seperti Mataram, Bali, bahkan Jakarta tetap bisa membayar PBB secara online, termasuk melalui marketplace seperti Tokopedia. Digitalisasi inilah yang berdampak signifikan pada peningkatan PAD,” katanya.
Atas keberhasilan tersebut, Lombok Timur dianugerahi sebagai pelaksana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik tingkat nasional pada tahun 2025 dan menerima penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia.
Dalam sektor pemberdayaan ekonomi desa, Juaini menyampaikan bahwa seluruh 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih, baik dari sisi badan hukum maupun kepengurusan sejak Agustus 2025.
“Saat ini pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih terus berproses. Sebanyak 52 desa sudah clear and clean lahannya, 92 desa telah memiliki lahan, dan tinggal 26 desa yang masih belum memiliki lokasi. Kami optimistis percepatan akan dilakukan di awal 2026,” ujarnya.
Sementara itu, dukungan terhadap UMKM juga menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Timur. Melalui APBD 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk bantuan modal kerja kepada 31 ribu pelaku UMKM.
“Dana tersebut sudah disalurkan ke enam bank penampung dan kami perkirakan paling lambat akhir Januari 2026 sudah 100 persen diterima langsung oleh UMKM melalui rekening masing-masing,” kata Juaini.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, salah satu desa nelayan di Lombok Timur, yakni Desa Ekas Buana, telah mendapatkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih melalui APBN dan saat ini telah rampung 100 persen. Koperasi tersebut dijadwalkan akan diresmikan pada Januari 2026.
Menatap tahun 2026, Pemkab Lombok Timur berkomitmen tetap memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah tekanan fiskal, dengan mengedepankan inovasi dan pemanfaatan sumber daya manusia.
“Pelayanan publik tidak selalu harus dengan anggaran besar, tetapi dengan cara-cara baru dan inovasi yang berdampak langsung. Kami juga berkomitmen mendukung penuh program prioritas nasional serta meningkatkan kemandirian daerah dengan menaikkan target PAD dari Rp556 miliar pada 2025 menjadi Rp580 miliar di 2026,” pungkas Juaini.
