Digitalnewsindo.id
JAKARTA (27/8) – Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berhasil masuk dalam jajaran Top 5 Satuan Kerja (Satker) dalam rekonsiliasi dan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta, pada Juli 2017. Keduanya dinilai unggul dalam kecepatan dan keakuratan rekonsiliasi dan pelaporan LPJ dari total 218 Satker lingkup KPPN Jakarta VI.
Ada tiga kriteria yang digunakan dalam penghitungan nilai dan penentuan peringkat, yaitu rekonsiliasi dengan bobot 40 persen, LPJ dengan bobot 40 persen, dan jumlah pagu dengan bobot 20 persen.
Adapun aspek penilaian rekonsiliasi dilakukan melalui e-rekon, yang terdiri dari tanggal penggunggahan dan jumlah unggahan. Semakin cepat mengunggah dan semakin sedikit jumlah unggahan, semakin baik nilai yang didapat. Sedangkan penilaian LPJ terdiri dari waktu Berita Acara (BA) LPJ dan nomor BA LPJ. Semakin cepat mengirimkan data LPJ yang benar dan semakin kecil nomor BA LPJ, semakin baik nilai yang didapat. Selanjutnya jumlah pagu. Semakin besar jumlah pagu, semakin besar nilai yang didapat.
Komponen-komponen penilaian Rekonsiliasi Saiba (e-rekon) di antaranya dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; rekonsiliasi belanja dan pendapatan sama; tidak terdapat aset yang tidak terdaftar; tidak terdapat persediaan yang tidak terdaftar; tidak terdapat kekurangan pagu; saldo normal; dan tidak mengunggah laporan berulang untuk perbaikan.
Di sisi lain, komponen LPJ harus disampaikan tepat waktu yaitu rentang tanggal 1 – 10 bulan berikutnya, dan; kesamaan uang persediaan KPPN dengan Bendahara Pengeluaran (BP), yang meliputi saldo uang pada bank sesuai rekening koran, dan pertanggungjawaban definitif uang persediaan di mana saldo bank sama dengan uang tunai pada BP dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Terkait capaian ini, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf memberikan apresiasi. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kerja tuntas, kerja selaras, dan kerja ikhlas dari seluruh jajaran Itjen KKP. “Alhamdulillah, selaku pimpinan saya sangat bersyukur, gembira, dan bangga dengan loyalitas, semangat, dan kekompakan rekan-rekan kerja saya ini. Saya mengajak, mari kita terus tingkatkan capaian tersebut, dan tidak hanya puas berhenti di sini, tetapi lebih jauh lagi menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan. Begitupun terhadap pengadaan barang dan jasa yang juga harus akuntabel dan transparan,” ungkap Yusuf di Jakarta, Jumat (25/8).
“Harapan saya, prestasi Itjen ini diikuti oleh Satker lain di lingkungan KKP, sehingga predikat pengelolaan keuangan KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun dapat kita raih kembali,” imbuhnya.
Yusuf menambahkan, guna meraih kembali opini WTP untuk laporan keuangan KKP, Itjen selaku aparat pengawas internal KKP saat ini tengah mempromosikan probity audit dan audit by accompanying inherently sebagai pilar pengawasan di lingkung KKP. Selain itu, Itjen KKP juga bekerja sama secara intens dengan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP.
“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk semua rekan-rekan, sahabat, staf, para Inspektur, Sekretaris Itjen, dan seluruh pegawai KKP atas kontribusi positif ini. Semoga karya dan bakti untuk negeri ini mendapat ridha Illahi,” tutup Yusuf.
Sebagai informasi, jajaran Top 5 Satker dalam rekonsiliasi dan pelaporan LPJ mitra KPPN Jakarta diisi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung; Pengadilan Agama Jakarta Timur Mahkahah Agung; Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; Inspektorat Jenderal KKP, dan; Sekretariat Ditjen PSDKP KKP.(daeng)