Haris Wahyudi Ketua Umum Partai Ponsel
Jakarta,19 September 2017-Ide pendirian partai Ponsel ini tercetus ketika kami berdiskusi tentang buku biografi Bung Karno, yaitu “Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”. Dalam buku itu dikisahkan pada dasawarsa 1920 an, HOS Cokroaminoto yang merupakan mertua Bung Karno telah dipenjara oleh penjajah Belanda. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang menantu, maka Bung Karno mengajukan cuti kuliah untuk pulang ke Surabaya dan bekerja di perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu Stat Spoor en tramwegen. Dengan bekerja di perusahaan tersebut, Bung Karno bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu keluarga mertuanya. Sejujurnya, kami tersentak dengan kisah sejarah di buku itu, karena kami mendapati paradoks luar biasa bila dibandingkan dengan jaman sekarang. Paradoks nya adalah: kehidupan di jaman penjajahan seharusnya lebih sulit dibanding masa kemerdekaan sekarang ini, tapi. yang terjadi adalah sebaliknya. Faktanya, di era kemerdekaan sekarang ini, hampir tidak mungkin seorang mahasiswa Indonesia bisa cuti untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bisa dipakai untuk menghidupi sebuah keluarga, tapi itu bisa terjadi di masa penjajahan. Sungguh. paradoks, kemerdekaan seIama 72 tahun temyata hanya membuat rakyat Indonesia semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
Sebagai kumpulan alumni yang pernah kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari rakyat Indonesia, tentu saja paradoks tersebut telah menggelorakan semangat kami untuk bisa berbuat lebih bagi rakyat Indonesia. Jiwa kami terpanggil, tidak saja oleh rasa patriotisme, tapi juga faktor hutang budi pada rakyat di negeri ini Selama ini, kami memang telah berusaha sekuat tenaga lewat jalur teknologi, sesuai pendidikan kami untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Namun perjuangan kami tidak bisa optimal, karena bagaimana pun yang menjadi panglima sekaligus nakhoda negeri ini adalah politik, karena jalur politik lah yang bisa menempatkan orang-orang menjadi penguasa dan pembuat kebijakan di negeri ini. Yang menyedihkan, banyak kebijakan dibuat justru bumerang yang menghancurkan perkembangan teknologi di negeri ini, kerana impor terus diperbesar sehingga produk asli bangsa ini mati, ketidak berpihakan pemerintah membuat realisasi sebuah inovasi menjadi produk massal sangat sulit, pun demikian dengan kebijakan finansial juga tidak condong pada perusahaan berbasis teknologi milik anak bangsa. Kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran itu adalah borgol yang membelenggu kreativitas dan inovasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Atas dasar fakta-fakta memprihatinkan tersebut, maka untuk bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat, maka kami tidak bisa terus-menerus di dalam tempurung teknologi, kami harus hijrah ke dunia yang lebih luas, yaitu politik. Ibarat kata, demi bisa menghasilkan panen raya untuk rakyat, maka kami tidak saja bekerja dengan cangkul teknologi kami, tetapi juga memerlukan traktor politik. Kekuatan politik bagi kami, tak Iebih dari lengan-lengan robot exoskeleton yang bisa menyokong keterbatasan otot Iengan kami untuk menyejahterakan rakyat. Demi rakyat, kami suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap harus terjun berjuang ke bidang politik. Mendirikan partai politik. Mendirikan partai Ponsel So, let it be. May God help us all. Sepanjang sejarah Indonesia, partai-partai selalu didirikan oleh para politikus dengan tujuan untuk meraih kursi kekuasaan nantinya. Berbeda dengan partai-partai tersebut, partai Ponsel didirikan oleh para insinyur yang terdorong untuk memberikan solusi terhadap krisis multidimensi bangsa ini. Partai Ponsel adalah partai yang didirikan dengan “insting insinyur”, bukan naluri politik, karena pendirinya bukanlah.
Orang-orang yang berlatar belakang pendidikan politik ataupun sempalan dari partai politik. Karena insting insinyur inilah, maka langkah kami lebih dituntun oleh hubungan-hubungan logis, bukan kompromi-kompromi politik; pada akhimya kami dikenal sebagai kaum kacamata kuda dalam memandang dunia atau istilahnya brutally honest-tidak terlalu perduli dengan tanggapan emosional, yang panting sesuai dengan pakem kejujur-an. Kami rela dicap sebagai partai yang brutal, tidak santun, dan tuduhan miring lainnya, asal bisa menyuarakan kejujuran.

Insting insinyur juga mengharuskan kami untuk punya dedikasi dan keahlian dalam melakukan aksi, sehingga dokumen perencanaan bisa menjadi kenyataan, desain menjadi barang, yang teoritis menjadi praktikal. Oleh karena itu, ketika melahirkan partai Ponsel ini, kami pun langsung melakukan aksi atau memanifestasikan manifesto membuat program kerakyatan ‘di bawahpayung www.nikahsirri.com mi. Program ini bisa dikatakan satu-satunya program yang ada
di Indonesia yang bisa membantu keluarga miskin yang tak punya aset, alat produksi ataupun keahlian. Ini menjadi solusi bagi masalah pengangguran yang paling pelik akibat rendahnya kualitas SDM yang minim pendidikan serta pengalaman. Selain itu, program nikahsirri.com juga merupakan gerakan redistribusi aset yang tepat sasaran, karena dengan adanya kegiatan ini, maka aset yang terkumpul di sebagian masyarakat bisa terdistribusi ke keluarga pasangannya yang lebih miskin. Jadi, Nikahsirri.com adalah pengejawantahan “konsep baru yang brutally honest” bahwa kelamin juga merupakan aset yang bisa dijadikan sebagai alat produksi untuk pemasukan dana bagi’ keluarga, yang sama halalnya dengan alat-alat produksi selama ini dikenal, seperti otak (bagi pekaja kerah putih) dan otot (bagi pekerja kerah biru). Sekaligus menjadi gerakan nasional untuk menghindarkan rakyat dari perzinahan, karena Nikahsirri.com akan mampu membuat kaum pezinah migrasi menjadi pasangan suami istri.
Program nikahsirri.com menunjukkan bahwa partai Ponsel sebagai partai berbisnis dan berorientasi ekonomi, baik untuk kepentingan rakyat dan partai sendiri. Tujuan utama konsep partai berbisnis adalah untuk menghindari terjadinya korupsi keuangan negara oleh para kadernya dalam rangka pembiayaan operasional partai. Dijaman Orde Lama, partai-partai politik dengan jujur mengakui mereka punya bisnis media massa untuk pembiayaan partai. Namun sayang, di jaman sekarang ini telah
Keluar UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 40 ayat 4, yang isinya “partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha”. Isi dari ayat tersebut memang terdengar sedap di telinga karena memberikan imet partai yang hanya fokus membuat gerakan untuk rakyat, namun munafik terkait asal dana untuk membiayai gerakan-gerakan tersebut. Partai Ponsel sebagai partai yang brutally honest memelopori gerakan agar ayat itu direvisi atau dihapus. Bagi kami, biarlah partai mempunyai badan usaha dan/atau saham agar jelas darimana sumber keuangannya. Ditambah lagi, dengan partai mempunyai badan usaha atau saham, maka ini menjadi uji coba partai tersebut dalam mengelola bisnis; sehingga kalau gagal, maka bisa menjadi bukti mereka tak akan mampu mengeloia ekonomi negara apabila keuangan sendiri saja berantakan. Bagi kami, biarlah partai dicap sekasar mata duitan karena punya bisnis, tapi mendapatkan dana yang jujur, legal dan halal; dibanding tcrlihat mulia-takvsuka-duit, tapi munafik secara diam-diam meininta kademya korupsi uang negara untuk pembiayaan partai.
Insting insinyur telah mengharuskan kami untuk bekerja dengan menggunakan metoda, alat, serta strategi terbaru dan paling modern. Jadi, bagi kami, modernitas adalah keharusan, modernitas adalah tuntutan dalam lingkungan kerja kami. Budaya kami akan modernitas dalam pengembangan teknologi juga diaplikasikan pada kegiatan politik di partai Ponsel. Kami selalu dan akan terns menginisiasi (startup)paradigma-paradigma politik yang terbaru dan termodern. Kami mengadopsi modernitas di setiap kehidupan kami. Kami berbeda dengan partai-partai lain yang kader-kademya memakai gadget-gadget modem, tapi paradigma dan prinsip hidupnya masih tetap kuno.
Namun kami akui, dengan menjadi startup paradigma politik yang tetbaruam pasti akan menimbulkan efek disruptive; sebagaimana kerikil yang jatuh di permukaan kolam yan tenang, akan timbul riak, dan dimungkinkan juga kebisingan. Namun, kami berharap rakyat bisa mengerti bahwa gejolak disruptive berbeda dengan kebenaran. Sebagaimana Gojek yang menimbulkan kebisingan di tingkat ojek pangkaian dari sopir taksi, itu bukan karena Gojek adalah pembuat keonaran, tetapi karena dampa ingkungan yang terkena gelombang disruptive saja. Di dunia demokrasi sendiri.(DL)