Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diminta mengabulkan gugatan pembatalan eksekusi lahan seluas 12 ribu meter persegi, di Jalan Abdul Rochim RT 003/RW 02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Gugatan pembatalan eksekusi ini dilayangkan PT Cempaka Surya Kencana (CSK), selaku pihak yang bersengketa menilai eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku.
Pengadilan menerbitkan surat permohonan sita eksekusi dan pengosongan atas objek perkara No. 1445/Pdt.G.2009/PN.Jkt.Sel yang akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, Senin 22 Mei 2017.
Dalam sidang lanjutan, kubu PT CSK menyampaikan replik yang menegaskan bila mereka adalah pemilih sah lahan tersebut.
Menurut kuasa hukum PT CSK Tri Hastutianto pengosongan tanah yang berlokasi di Jalan Abdul Rochim, Kuningan Barat, Jakarta Selatan dinilai menyalahi aturan.
Bahkan, kata Tri, eksekusi pengosongan lahan yang mengacu pada putusan perdata yang memenangkan Rachmat Junaidi dianggap sudah tidak berlaku lagi.
Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Juni 2015 telah memvonis pidana lima bulan penjara, terhadap Rachmat Juniadi karena terbukti melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terkait kasus tanah yang disengketakan dengan PT CSK.
“Gugatan perdata yang dimenangkan oleh kubuh Rachmat harus gugur, karena ditingkat pidana dan sudah berkekutan hukum tetap dia sudah dinyatakan bersalah terkait keterangan palsu soal bukti kepemilikan tanah tersebut,”tegas Tri.
Bahkan,putusan pidana itu sudah dijadikan novum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).
“Putusan PN ini yang akan kami jadikan novum di PK 2 pada kasus perdatanya.Karena vonis ini membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap surat tanah yang memang kami miliki,”ungkap Tri.
Tri mengungkapkan,”kejanggalan juga terjadi dalam proses eksekusi,” yakni di mana surat penetapan ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Wayan Karya.
Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema),no 4 tahun 2016.
“Suratnya isi penetapan ketua pengadilan tapi yang tanda tangan wakil. Ini jelas keliru dan melanggar aturan.KY harus turun tangan,”tegas Tri.
Ia menambahkan,pengukuran lahan yang dilakukan pada 22 Juni lalu tanpa melakukan koordinasi dengan pihaknya.
Akan tetapi, dalam berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan disebutkan pelaksanaan eksekusi itu disertai dengan pengukuran lahan.
“Selain itu berita acara dibuat tidak berdasarkan dengan fakta yang ada. Dimana hanya ada pembacaan sita eksekusi tapi seolah-olah disertai dengan pengukuran,”ungkapnya.
Tri,”dalam surat tersebut penetapan,”pengosongan dan penyitaan lahan dilakukan pada waktu bersamaan.”Ini tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perlawanan,”tegasnya.
Kasus ini bermula ketika tanah milik keluarganya digugat oleh Rakhmad Junaidi dan Zainal Arifin,yang mengklaim sebagai miliknya, kalah.Ia mempertanyakan,mengapa dokumen SHGB milik PT CSK, dapat kalah di pengadilan dengan pihak yang mengklaim atas tanah eks Eigendom Verponding No 7646 itu.
“Itu pun bukti yang diajukan hanya foto copy surat eigendom verponding. Aneh kan? foto copy saja bisa menang padahal kami punya surat sertifikat yang asli,” kata Tri.Ia berharap hukum ditegakan dengan jujur dan adil. Kemudian, PT CSK mendesak pihak Kejaksaan segera mengeksekusi Rachmat Junaidi karena terbukti secara sah dan sudah berkekuatan hukum tetap memberikan keterangan palsu.(daeng)