Jakarta,20 Juli 2017-Kantor Pengadilan Jakarta Selatan tadi siang”Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan peringatan keras kepada pihak Rachmat Juniadi, selaku tergugat dalam kasus sengketa lahan di Kuningan.”
Ketua majelis hakim memberi peringatan keras karena pihak Junaidi Rachmat melalui kuasa hukum tidak memberikan duplik atas replik pihak PT.Cempaka Surya Kencana (CSK).Padahal sudah disepakati pihak Rachmat Junaidi akan membacakan duplik tadi siang di Kantor Pengadilan Jakarta Selatan.
“Saya beri peringatan keras pada pihak tergugat.Kalau minggu depan tidak juga memberikan tanggapan berupa duplik,maka majelis hakim menganggap saudara tidak menggunakan haknya dan sidang akan langsung dilanjutkan ke agenda selanjutnya,”kata Majelis hakim pada kuasa hukum Rachmat Junaidi.
Kuasa hukum Rachmat sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang logis atas ketidaksiapan membacakan duplik.
Kuasa hukum PT.CSK Bapak Tri Hastutianto menyayangkan pihak Rachmat tidak menyepakati agenda yang telah disepakatinya yakni membacakan duplik.
“Ini tentu sangat merugikan karena agenda selanjutnya tentu jadi molor.Ya mungkin karena replik kami memang sudah tidak celah hukum sehingga mereka tidak bisa memberikan tanggapan berupa duplik,” ungkap Tri.
Tri pun berharap Majelis hakim konsisten bila  pihak Rachmat tidak juga membacakan duplik sidang dilanjutkan ke agenda selanjutnya yakni pembuktian.
Kubu Rachmat diberi kesempatan majelis hakim membacakan duplik pada Kamis mendatang tanggal 27 Juli 2017.
Tri mengatakan,PT CSK selaku pihak yang bersengketa meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pembatalan eksekusi lahan itu karena dinilai tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku.
Sebelumnya,pengadilan menerbitkan surat permohonan sita eksekusi dan pengosongan atas objek perkara No.1445/Pdt.G.2009/PN.Jkt.Sel yang akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB,Senin 22 Mei 2017.
Menurut kuasa hukum PT.CSK Tri Hastutianto,pengosongan tanah yang berlokasi di Jalan Abdul Rochim,Kuningan Barat, Jakarta Selatan menyalahi aturan.
Bahkan, kata Tri, eksekusi pengosongan lahan yang mengacu pada putusan perdata yang memenangkan Rachmat Junaidi dianggap sudah tidak berlaku lagi.
Sebab,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Juni 2015 telah memvonis pidana lima bulan penjara,terhadap Rachmat Juniadi karena terbukti melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terkait kasus tanah yang disengketakan dengan PT.CSK.
“Gugatan perdata yang dimenangkan oleh kubuh Rachmat harus gugur,karena ditingkat pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap.Dia sudah dinyatakan bersalah terkait keterangan palsu soal bukti kepemilikan tanah tersebut,”ujar Tri.
Bahkan,putusan pidana itu sudah dijadikan novum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). “Putusan PN ini yang akan kami jadikan novum di PK 2 pada kasus perdatanya.
Karena vonis ini membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap surat tanah yang memang kami miliki,” ujar Tri.
Tri mengungkapkan kejanggalan juga terjadi dalam proses eksekusi, yakni di mana surat penetapan ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wayan Karya.
Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema),no 4 tahun 2016.
“Suratnya isi penetapan ketua pengadilan tapi yang tanda tangan wakil. Ini jelas keliru dan melanggar aturan. KY harus turun tangan,”ujar Tri.
Ia menambahkan,pengukuran lahan yang dilakukan pada 22 Juni 2017 yang lalu tanpa melakukan koordinasi dengan pihaknya.
Akan tetapi,dalam berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan disebutkan pelaksanaan eksekusi itu disertai dengan pengukuran lahan.
“Hanya ada pembacaan sita eksekusi tapi seolah-olah disertai dengan pengukuran,” imbuhnya.Selanjutnya Tri mengungkapkan,dalam surat tersebut penetapan, pengosongan dan penyitaan lahan dilakukan pada waktu bersamaan.”Ini tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perlawanan,”kata dia.
Kasus ini bermula ketika pihak Rakhmad Junaidi dan Zainal Arifin memenangkan gugatan perdata terhadap lahan itu .
Ia mempertanyakan,mengapa dokumen SHGB milik PT.CSK, dapat kalah di pengadilan dengan pihak yang mengklaim atas tanah eks Eigendom Verponding No 7646 itu.
“Itu pun bukti yang diajukan hanya foto copy surat eigendom verponding.Aneh kan? foto copy saja bisa menang padahal kami punya surat sertifikat yang asli,” kata Tri.
PT.CSK juga mendesak pihak Kejaksaan segera mengeksekusi Rachmat Junaidi karena terbukti secara sah dan sudah berkekuatan hukum tetap memberikan keterangan palsu.
Sementara itu,dalam keterangan pers sebelumnya,Junaidi Tirtanata yang menjadi pengacara pihak Rachmat membantah tudingan adanya intervensi yang dituduhkan untuk memenangkan kliennya.
“Seharusnya pihak Aziz Mochdar menghormati putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim.Bukan malah menuduh pihak hakim atau jaksa.
